JAKARTA – Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla menyebutkan, butuh ongkos politik Rp500 miliar hingga Rp600 miliar untuk menduduki jabatan tersebut.
“”Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” kata Jusuf Kalla, dilansir dari ANTARA, Selasa (1/8/2023).
Menurutnya, hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar, melainkan di partai politik lainnya juga.
“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” ungkapnya.
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu menjelaskan, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.
“Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar,” katanya.
Sebelumnya, mencuat kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai, Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub.
Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.***
Komentar